Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

Jumlah yang terdaftar sebagai wajib pajak BPHTB di Kota Serang

Pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPADS) merupakan komponen pendapatan APBD selain PAD dan dana transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan pendapatan lain sesuai peraturan perundang-undangan (misalnya denda keterlambatan kontrak, hasil penjualan aset daerah, atau pendapatan jasa giro). Ini diatur berdasarkan Pasal 30 PP No. 12 Tahun 2019.

Penerimaan keuangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana transfer untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah.

Penerimaan daerah yang berasal dari pembagian sebagian pendapatan provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-undangan, sebagai bentuk dukungan fiskal untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentan

Pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk kebutuhan mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti keadaan darurat, bencana alam, atau kondisi luar biasa lainnya.

Total uang yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk investasi, pembayaran pokok utang, atau pembentukan dana cadangan, yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran. Komponen utamanya meliputi penyertaan modal (investasi), pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman. Data ini bersifat spesifik per daerah dan tahun anggaran

Sisa lebih pembiayaan anggaran