Dokumen yang disusun atau dikelola untuk mendukung pelaksanaan prosedur, standar operasional, serta mekanisme kerja dalam penyelenggaraan tata laksana pemerintahan.

produksi padi (padi sawah dan padi lading) yang dihitung per satuan luas lahan. Produktivitas padi dihitung berdasarkan jumlah produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) per satuan luas lahan, yaitu kuintal per hektar.

Peraturan daerah yang diterbitkan untuk mempermudah, memperlancar, dan mendorong kegiatan usaha, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang kondusif dan kompetitif.

Total nilai ekonomi yang dihasilkan dari seluruh produksi padi dalam satu periode tertentu, dihitung berdasarkan volume produksi dikalikan dengan harga rata-rata yang berlaku. Indikator ini digunakan untuk melihat kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap perekonomian daerah.

Lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut.

Personil pelayanan masyarakat yang di tetapkan dengan Surat Keputusan Walikota

Pengusul dan Penerima Hibah Organisasi Kemasyarakatan yang Bersumber dari APBD

terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

luasan tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.