nilai investasi kegiatan usaha yang termasuk dalam sektor usaha primer sekunder

Media dalam bentuk digital yang mana memerlukan media/alat elektronik (PC, Laptop, Handphone, Tablet, dll) untuk dapat mengakses/membaca artikel/berita tersebut. Kegiatan membaca artikel/berita tersebut dapat dilakukan secara online di internet maupun offline dalam bentuk softcopy

surat kabar adalah media cetak dipergunakan dalam rangka melakukan kegiatan jurnalistik yang memiliki tiga aspek yakni struktur, kosakata,dan ejaan yang didalamnya terdapat karakteristik penulisan berita jurnalistik

jumlah aplikasi yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan tata kelola dan pelayanan publik. Aplikasi ini dapat berupa aplikasi umum, aplikasi khusus, atau aplikasi gabungan.

Aplikasi layanan pemerintahan berbasis elektronik adalah sistem digital yang digunakan pemerintah untuk memberikan layanan publik secara online agar lebih cepat, transparan, dan efisien.

Jumlah Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sudah dikelola adalah jumlah aset TIK yang telah terdata, terinventarisir, dan terkelola dengan baik

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di suatu wilayah yang telah memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di wilayah tersebut. Akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dapat berupa akses internet kabel, akses internet nirkabel, atau akses internet satelit.

Persentase layanan publik yang dapat diakses secara online dan terintegrasi dengan layanan publik lainnya. Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu: Dapat diakses secara online, baik melalui website, aplikasi, atau platform lainnya. Terintegrasi dengan layanan publik lainnya, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan publik secara lebih mudah dan efisien.

Indikator ini mengukur proporsi perangkat daerah yang memiliki portal atau situs web resmi yang memenuhi standar teknis dan kualitas layanan informasi publik.

Indikator ini mengukur proporsi perangkat daerah yang telah menerapkan aplikasi umum dan aplikasi khusus sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik.