Aplikasi layanan pemerintahan berbasis elektronik adalah sistem digital yang digunakan pemerintah untuk memberikan layanan publik secara online agar lebih cepat, transparan, dan efisien.

Jumlah Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sudah dikelola adalah jumlah aset TIK yang telah terdata, terinventarisir, dan terkelola dengan baik

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di suatu wilayah yang telah memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di wilayah tersebut. Akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dapat berupa akses internet kabel, akses internet nirkabel, atau akses internet satelit.

Persentase layanan publik yang dapat diakses secara online dan terintegrasi dengan layanan publik lainnya. Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu: Dapat diakses secara online, baik melalui website, aplikasi, atau platform lainnya. Terintegrasi dengan layanan publik lainnya, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan publik secara lebih mudah dan efisien.

Indikator ini mengukur proporsi perangkat daerah yang memiliki portal atau situs web resmi yang memenuhi standar teknis dan kualitas layanan informasi publik.

Indikator ini mengukur proporsi perangkat daerah yang telah menerapkan aplikasi umum dan aplikasi khusus sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik.

Indikator ini mengukur persentase layanan SPBE baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan yang sudah dijalankan secara elektronik sesuai proses bisnis yang tercantum dalam dokumen resmi.

Indikator ini mengukur proporsi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang telah terhubung dan saling terintegrasi melalui sistem penghubung layanan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses.

Indikator ini mengukur persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi berbasis teknologi, data, dan digitalisasi untuk mendukung penerapan konsep smart city dalam layanan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator ini mengukur persentase masyarakat sasaran yang menerima penyebaran informasi publik dan memahami kebijakan serta program prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.