Indikator ini mengukur persentase layanan SPBE baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan yang sudah dijalankan secara elektronik sesuai proses bisnis yang tercantum dalam dokumen resmi.

Indikator ini mengukur proporsi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang telah terhubung dan saling terintegrasi melalui sistem penghubung layanan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses.

Indikator ini mengukur persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi berbasis teknologi, data, dan digitalisasi untuk mendukung penerapan konsep smart city dalam layanan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator ini mengukur persentase masyarakat sasaran yang menerima penyebaran informasi publik dan memahami kebijakan serta program prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ukuran evaluasi tata kelola data pemerintah berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2019, yang menilai kematangan kebijakan, kelembagaan, standar data, metadata, dan interoperabilitas

Ukuran tingkat kematangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah

Apabila memiliki modal usaha paling banyak satu (1) miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, kriteria hasil penjualan tahunan untuk usaha mikro adalah paling banyak 2 miliar rupiah.

Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai paling banyak 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau bisnis. Untuk hasil jualan tahunan, usaha kecil memiliki hasil lebih dari 2 miliar rupiah sampai paling banyak 15 miliar rupiah

Berdasarkan PP UMK tahun 2021, UMK terbagi menjadi 3 yaitu usaha kecil, mikro

Usaha berskala mikro, kecil, atau menengah yang bergerak dalam produksi, pengolahan, dan penjualan makanan maupun minuman, baik secara langsung maupun melalui layanan pesan antar.